PKS: Seharusnya Jokowi Itu Memberikan Contoh Politik Tanpa Adanya Kebohongan
Tabloid Nasional. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta politikus untuk berhenti melakukan politik kebohongan sudah sewajarnya disampaikan.
Bahkan, kata dia, Jokowi juga seharusnya memberi contoh untuk melakukan politik tanpa kebohongan, tanpa kebencian atau menimbulkan kontoversi di tengah publik.
"Sudah sangat sewajarnya juga presiden lah menjadi contoh terbaik tentang berpolitik tanpa kebohongan itu, supaya yang lain pun dengan mudah mengikuti," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10).
Sebab, kata Hidayat, saat ini semua pernyataan maupun tindakan apa pun disorot media. Publik disebut dapat mengetahui realiasi atau wujud dari pernyataan para elit dan pejabat.
Hidayat juga menilai pernyataan Jokowi ini karena ada pihak yang tidak terhentikan melakukan politik kebohongan. Walaupun, Hidayat enggan menjelaskan pihak yang dimaksud.
"Kemudian dimulai dari Pak Jokowi supaya menjadi keteladanan yang sangat baik, sehingga semuanya pun juga nyaman berpolitik yang tanpa kebohongan," ujarnya.
Untuk itu, meski setuju dengan pernyataan Jokowi, Hidayat meminta agar semua pihak mengedepankan etika dalam berpolitik. Menurutnya, sindiran Jokowi itu berlaku bagi semua politikus.
"Harusnya semuanya merasa tersindir," kata Wakil Ketua MPR ini.
Jokowi meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di puncak perayaan hari ulang tahun Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).
"Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri, dan perkuat politik pembangunan. Politik kerja pembangunan, politik berkarya. Pembangunan bangsa sumber daya manusia yang siap bersaing di revolusi industri," kata Jokowi dalam pidatonya.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Jokowi sedang menyindir dirinya sendiri ketika meminta semua politikus maupun partai politik menghindari politik kebohongan.
"Mungkin dalam rangka refleksi kali," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10).
Fadli justru mempertanyakan balik pihak yang sering melakukan politik kebohongan. Sebab, politik kebohongan itu dinilai sebagai orang yang membuat janji namun tidak ditepati.
Apalagi, kata dia, saat ini Jokowi sudah menjabat selama empat tahun. Dalam kurun waktu itu, Jokowi disebut banyak mengumbar janji tanpa ditunaikan.
"Itulah yang namanya politik kebohongan. Jadi menurut saya Pak Jokowi sedang menyindir dirinya sendiri," kata dia.
Bahkan, kata dia, Jokowi juga seharusnya memberi contoh untuk melakukan politik tanpa kebohongan, tanpa kebencian atau menimbulkan kontoversi di tengah publik.
"Sudah sangat sewajarnya juga presiden lah menjadi contoh terbaik tentang berpolitik tanpa kebohongan itu, supaya yang lain pun dengan mudah mengikuti," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10).
Sebab, kata Hidayat, saat ini semua pernyataan maupun tindakan apa pun disorot media. Publik disebut dapat mengetahui realiasi atau wujud dari pernyataan para elit dan pejabat.
Hidayat juga menilai pernyataan Jokowi ini karena ada pihak yang tidak terhentikan melakukan politik kebohongan. Walaupun, Hidayat enggan menjelaskan pihak yang dimaksud.
"Kemudian dimulai dari Pak Jokowi supaya menjadi keteladanan yang sangat baik, sehingga semuanya pun juga nyaman berpolitik yang tanpa kebohongan," ujarnya.
Untuk itu, meski setuju dengan pernyataan Jokowi, Hidayat meminta agar semua pihak mengedepankan etika dalam berpolitik. Menurutnya, sindiran Jokowi itu berlaku bagi semua politikus.
"Harusnya semuanya merasa tersindir," kata Wakil Ketua MPR ini.
Jokowi meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di puncak perayaan hari ulang tahun Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).
"Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri, dan perkuat politik pembangunan. Politik kerja pembangunan, politik berkarya. Pembangunan bangsa sumber daya manusia yang siap bersaing di revolusi industri," kata Jokowi dalam pidatonya.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Jokowi sedang menyindir dirinya sendiri ketika meminta semua politikus maupun partai politik menghindari politik kebohongan.
"Mungkin dalam rangka refleksi kali," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10).
Fadli justru mempertanyakan balik pihak yang sering melakukan politik kebohongan. Sebab, politik kebohongan itu dinilai sebagai orang yang membuat janji namun tidak ditepati.
Apalagi, kata dia, saat ini Jokowi sudah menjabat selama empat tahun. Dalam kurun waktu itu, Jokowi disebut banyak mengumbar janji tanpa ditunaikan.
"Itulah yang namanya politik kebohongan. Jadi menurut saya Pak Jokowi sedang menyindir dirinya sendiri," kata dia.
Komentar
Posting Komentar